PERHUBUNGAN (PP 83 TAHUN 2010)

(sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 3 Tahun 2013 Tentang Kebijakan, Norma, Standar, Dan Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perhubungan Laut yang Dilimpahkan Kepada Dewan Kawasan Sabang).

 

1. Izin Pembangunan Pelabuhan

2. Penetapan, Pelaksanaan, dan Izin-Izin Pelaksanaan Pengerukan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

3. Pemberian Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan :

- Izin Usaha Bongkar Muat Barang;

- Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;

- Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;

- Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;

- Izin Usaha Tally Mandiri;

- Izin Usaha Depo Peti Kemas;

- Izin Usaha Pengelolaan Kapal;

- Izin Usaha Perantara jual beli dan/atau sewa kapal;

- Izin Usaha Keagenan Kapal;

- Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal; dan

- Jasa Pelayanan, antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari danker kapal, dan Usaha Ekspedisi.